KOTA BANDUNG - Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, BR, S.IP., menghadiri Penandatanganan Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan sebelas Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang salah satunya adalah Kabupaten Subang, bertempat di Gedung Pakuan, Kota Bandung. Rabu (04/06/2025).
Dalam nota kesepakatan tersebut, Provinsi Jawa Barat mendapatkan kuota sebanyak 13.000 rumah dari Kementerian PKP.
Sementara itu, 10.000 lainnya merupakan komitmen dari BJB yang sebelumnya telah diminta untuk meningkatkan kuota pembiayaan dan pembangunan rumah bersubsidi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang turut mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Barat
"Terima kasih pak Gubernur Jabar telah bekerja sangat cepat sambil bercanda tapi efektif, yang pertama bagaimana bikin MoU, (disepakati) sekitar 23 ribu rumah,"ucap Maruarar Sirait
Terkait 10.000 rumah dari komitmen BJB, Maruarar mendorong ke depannya untuk lebih ditingkatkan lagi.
"Nah kita dorong BJB kalau bisa jangan cuma 10 ribu, lebih lagi ya. Supaya BJB itu juga maju. Saya kira Pak Yusuf Saadudin (Dirut BJB) orang yang bersih, profesional, kerja keras," ucapnya.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan, selain kesepakatan pembangunan rumah bersubsidi 23.000 unit tersebut, juga ada sumbangan dari pengusaha lokal Bandung untuk membayarkan DP bagi 1.000 rumah rakyat miskin.
"Tentunya kan ini harapan-harapan dan saya juga nanti akan mengorek ke berbagai kelompok perusahaan, pengusaha, mengoptimalkan dana-dana CSR Untuk mendorong masyarakat tidak usah lagi bayar DP, termasuk juga menyiapkan alokasi anggaran di pemerintah provinsi, maupun kabupaten kota," katanya.
Dalam draft Nota Kesepakatan disebutkan bahwa para pihak yang menandatangani, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik, serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat.
Adapun sebelas kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang turut menandatangani Nota Kesepakatan tersebut, yaitu: Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Depok, dan Kota Bandung. (***)
