KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachin didampingi Wakilnya, Jenal Mutaqin memimpin rapat pimpinan (rapim) yang digelar di halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor, Kamis (19/6/2025).
Dalam rapim tersebut Dedie Rachim bersama Jenal Mutaqin lebih dulu mendengarkan laporan-laporan dari perangkat daerah mengenai program yang sudah dijalankan serta permasalahan yang sudah diselesaikan.
Beberapa hal yang disampaikan oleh Dedie Rachim di antaranya adalah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, penataan kawasan, beberapa titik layanan publik, transportasi, bidang ekonomi, serta penanganan bencana.
"Iya hari ini kita melaksanakan rapim di Kantor DKPP. Ada sejumlah hal yang dibahas untuk bisa diselesaikan dan dikerjakan di tahun ini," katanya.
Ia juga menyebut bahwa pelaksanaan rapat di Kantor DKPP ini juga sekaligus untuk membahas penanganan dan penyelesaian longsor di Batutulis.
Di antaranya adalah untuk dibukanya akses sementara bagi roda dua, pembebasan lahan hingga pembangunan jalan trase baru.
"Jadi karena saya juga belum ke sini, belum meninjau DKPP, jadi kita rapim di sini yang juga lokasinya dekat dengan Batutulis. Kita kembali bahas hari ini," ujarnya.
Selain itu, dalam rapim, Dedie Rachim juga meninjau perubahan yang ada di kantor DKPP. Di mana saat ini berdiri berbagai fasilitas untuk ketahanan pangan dan pertanian serta edu agrowisata.
"Tadi juga kita lihat ke sini berbagai fasilitasnya yang ada dan ini masih tahap pengembangan. Ini harus terus dilanjutkan hingga selesai hingga tuntas," ucapnya.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan agar semua apa yang disampaikan oleh Wali Kota Bogor didengar dengan baik, dipahami, dan dilaksanakan dengan penuh komitmen agar terwujud.
"Jadi semua itu bisa diwujudkan dalam komitmen yang sama. Ada berbagai tahapan yang harus dilalui. Ini menjadi sebuah kewajiban yang mutlak dan harus segera dilakukan," ujarnya.
Ia juga akan melihat aksi nyata para perangkat daerah untuk menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Mau tidak mau RPJMD itu menjadi petunjuk yang harus dijalankan dan diselesaikan. Pak wali kota ini merupakan pimpinan yang visioner, sehingga apa yang sudah disampaikan, direncanakan harus diselesaikan dan apa tahapan yang bisa dimulai tahun ini untuk masa depan tentu tahapanya bisa dimulai dari sekarang," ujarnya.
Kepala Dinas DKPP Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, bercerita bahwa ketika dirinya menjabat sebagai Kepala DKPP pada Februari 2023 lalu, kondisi lingkungan kantor tidak tertata dan dipenuhi semak blukar. Ia pun kemudian meminta bantuan DPUPR untuk melakukan pembersihan.
Setelah lahan tersedia, ia pun mengajukan berbagai bantuan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.
"Alhamdulillah sekarang kita bisa lihat semua tertata, laboratorium kultur jaringan, nursery, greenhouse, rumah pembibitan, kesehatan hewan, penitipan hewan, dan sebagainya," ujarnya.
Dari 1,3 hektar lahan yang ada, Chusnul menyebut bahwa 80 persen sudah dimanfaatkan dan jika semua selesai maka ini bisa menjadi kawasan edu agrowisata ketahanan pangan dan pertanian. (***)
