BOGOR - Nasional. Beberapa tahun terakhir berbagai organisasi profesi guru aktif melaksanakan berbagai bentuk kegiatan memperjuangkan tuntutan keikutsertaan guru sekolah dan madrasah swasta dalam program PPPK Guru. Kegiatan diskusi, audiensi hingga aksi damai sudah dilaksanakan, tercatat akhir tahun 2025 hingga awal 2026 sudah terjadi 2 kali aksi yang terlaksana.
Dalam perjuangannya, hampir semua pihak atau instansi pemerintah yang berhasil ditemui menyatakan dukungan atas tuntutan para guru tersebut. Khusus Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah serta DPR RI beberapa kali dalam beberapa kesempatan menyatakan persetujuannya di hadapan para perwakilan guru. Bahkan pada aksi yang dilaksanakan pada awal tahun 2026 yang lalu, tercetus pernyataan bahwa 360.000 guru madrasah akan diproses untuk menjadi PPPK. Atas pernyataan itu para guru madrasah merasa mendapat angin segar. Tapi pada akhirnya harapan tersebut dimentahkan oleh PanRb yang menyatakan bahwa keikutsertaan guru sekolah dan madrasah swasta tidak bisa diperuntukkan bagi mereka karena undang-undang atau regulasinya tidak menjagkau kepentingan para guru sekolah dan madrasah swasta.
Anto, Ketua Umum GM Pro saat ditemui jurnalis di Kantornya (Senin, 6 April 2026) menyampaikan bahwa sangat menyesalkan pernyataan dari PanRb tersebut karena melukai dan mematahkan semua bentuk perjuangan yang sudah dilaksanakan oleh para guru bertahun-tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut juga harus dikaji ulang karena jika disandingkan dengan kenyataan di lapangan Adalah tidak sesuai misalnya saja bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 banyak guru sekolah swasta yang berhasil lolos PPPK serta kondisi terakhir pada program MBG Dimana pekerja MBG dengan leluasa diangkat menjadi PPPK, seolah mendadak regulasinya ada untuk mereka.
“Kami hari ini sudah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan 7 organisasi guru lainnya untuk menjawab pernyataan tersebut, menegaslan bahwa tuntutan para guru sekolah dan madrasah swasta Adalah wjib dipenuhi serta menyampaikan Solusi bagi semua instansi dan pihak pemerintah dalam aksi gabungan. Aksi ini sedang dalam proses penetapan waktu yang tepat, sedikitnya 40 ribu hingga 50 ribu peserta yang akan turun ke jalan nantinya” jelas Pak Anto.
Dalam aksi yang direncanakan, para guru akan memastikan apapun yang menjadi kendala bagi mereka untuk dapat ikut serta dalam program PPPK akan diminta penyelesaiannya. “ Kami sudah bosan dengan narasi pujian harapan dari berbagai pihak beberapa tahun ini mas, yang hingga detik ini hanya berupa angin segar saja tanpa realisasi. Makanya aksi nanti kami maksimalkan dengan mendatangkan seluruh guru sekolah dan madrasah swasta yang ada di Indonesia. Jika memang terkendala regulasi, maka kami akan “Paksa” pihak terkait untuk merevisi undang-undang yang sudah ada, atau mereka bisa memunculkan regulasi baru. Jika mereka tidak mampu merevisi atau membuat regulasi baru maka kami akan ajarkan ke mereka bagaimana caranya” ujar Pak Anto.
Di akhir penyampaiannya Ketua Umum Pro menyampaikan harapan agar organisasi yang belum bergabung dalam rencana aksi ini untuk segera bergabung demi kepentingan dan kesejahteraan seluruh guru sekolah dan madrasah swasta seluruh Indonesia. Beliau juga mengajak seluruh guru sekolah dan madrasah swasta tanpa terkecuali untuk bisa ikut serta dalam aksi nantinya. (Ant)
