KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinas Pendidikan mengumpulkan para penggiat pendidikan di Kota Bogor. Mulai dari pengawas, penilik, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta organisasi mitra PAUD hingga Pendidikan Masyarakat (Dikmas), termasuk PKBM.
Hal itu dilakukan untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi dalam menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kota Bogor tahun 2026. Dalam kegiatan ini juga dilibatkan OPD dan aparatur wilayah di enam kecamatan.
“Selama semua stakeholder saling berkoordinasi, kita harus jemput bola. Kasi Kemas dari kecamatan dan kelurahan juga harus giat lagi door to door kepada warga yang putus sekolah,” kata Jenal Mutaqin dalam rapat sinergitas di Hotel Onih, Kamis (6/8/2026).
Pasalnya, data dan fakta menjadi ukuran dalam penanganan dan upaya yang lebih maksimal. Memang, banyak permasalahan yang terjadi di tengah warga, terutama mereka yang putus sekolah.
Salah satu contoh permasalahan adalah faktor ekonomi, jarak sekolah, hingga kebutuhan sekolah. Namun, Jenal Mutaqin mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk mengatasi hal tersebut.
“PKBM itu gratis, dan lokasinya juga dekat. Alat-alat sekolah juga kita berikan. Saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah,” tegas Jenal Mutaqin.
Untuk itu, masih kata Jenal Mutaqin, perlu adanya pendekatan yang lebih maksimal lagi. Terutama dari para penggiat pendidikan dengan dibantu aparatur wilayah dan OPD.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, Herry Karnadi, melaporkan bahwa penyamaan persepsi para penggiat pendidikan ini sebagai upaya penurunan kasus ATS di Kota Bogor.
Menurut Herry, upaya yang dilakukan Pemkot Bogor seperti Gebyar PKBM pada bulan Juni lalu dapat berdampak signifikan untuk menekan angka putus sekolah.
“Sehingga para pengawas, penilik, SKB, organisasi mitra PAUD dan Dikmas serta PKBM harus bergerak menjemput masyarakat. Kita juga akan bentuk Kelompok Belajar (Pokjar) untuk kelurahan yang belum ada PKBM-nya. Ada total 14 kelurahan yang belum ada,” tambah Herry Karnadi. (***)
