BOGOR - Hingga bulan Juni 2025 guru swasta masih berada pada situasi tebang pilih oleh pemerintah terkait program PPPK guru. Hanya guru swasta tertentu saja yang bisa ikut serta program tersebut. Padahal guru swasta yang memiliki syarat itu hanya segelintir orang saja. Dengan kata lain, masih sangat banyak guru swasta yang tidak terakomodir dan tidak berkesempatan untuk ikut serta. Di lain situasi, program inpassing bagi guru swasta juga sudah mati suri bagi Sebagian besar guru swasta yang notabene adalah sasarannya.
Sebagai bahan berkaca saja, program PPPK yang hanya dikhususkan dengan misi awal sebagai cara untuk mengatasi persoalan honorer di instansi negeri menjadi tontonan menyakitkan bagi Sebagian besar guru swasta. Bagaimana tidak, para guru honorer sekolah negeri, lulus dan atau tidak lulus tes akan tetap diangkat sebagai ASN PPPK. Sebaliknya, guru swasta hanya bisa menonton dan telan ludah saja.
GM Pro sebagai organisasi guru yang berdiri pada tahun 2023 yang lalu menyatakan diri sebagai organisasi bagi para guru swasta di seluruh Indonesia melihat kenyataan yang dialami oleh para guru swasta saat ini sangat menyayangkan proses rekrutmen guru yang diterapkan saat ini yang dinilai tidak berkeadilan bagi semua orang yang berkompeten sebagai guru. Guna memperjuangkan keseimbangan hak bagi guru swasta, GM Pro sudah beberapa kali merencanakan grakan besar namun belum bisa berjalan dikarenakan berbagai kendala. Salah satu kendala terbesar tidak berjalannya program organisasi karena kepengurusan daerah yang tidak aktif hingga koordinasi pusat dan daerah menjadi terputus. Adapun sedikitnya daerah yang aktif kekuatanya belum mencukupi untuk sebuah perjuangan yang sangatlah besar.
Ketua Umum GM Pro, Anto Putrawan menyebutkan bahwa saat ini GM Pro sedang melakukan reset ulang seluruh kepengurusan baik itu DPD, DPW bahkan DPP untuk membangun kekuatan yang cukup untuk perjuangan bagi guru swasta. Kepengurusan daerah yang tidak aktif akan dibekukan dan atau dicabut legalitasnya yang untuk selanjutnya akan diganti dengan kepengurusan yang baru. Penjelasan ini disampaikan oleh Anto (sapaan) saat ditemui di kantor DPP GM Pro. Selasa (17/6/2025).
“Ada beberapa kepengurusan daerah yang akan kami bekukan dan kami cabut legalitasnya pak, dan ada beberapa daerah juga yang akan kami bentuk kepengurusannya yang merupakan daerah dengan kepengurusan yang baru berdiri.” Jelas Anto.
Program reset kepengurusan ini merupakan tahap awal yang dilaksanakan GM Pro dalam Upaya pelaksanaan agenda memperjuangkan keseimbangan hak para guru swasta.
Lebih lanjut, Ketum GM Pro menyampaikan kepada semua pihak yang peduli dengan kondisi para guru swasta untuk ikut andil dengan menyampaikan kritik saran kepada GM Pro secara langsung. Dan bagi para guru swasta, Anto menyampaikan bahwa keseimbangan hak bagi para guru swasta atas semua program pemerintah bukanlah tujuan sederhana, untuk itu diperlukan kebersamaan untuk memperjuangkannya. (Ant)
