KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mendampingi Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, meninjau lokasi rencana pembangunan fasilitas Waste to Energy (WTE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Minggu (21/12/2025).
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengatakan bahwa perjalanan aktivasi WTE atau PSEL sudah relatif lengkap. Saat ini, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) telah ditangani oleh Danantara dan sedang berjalan.
“Info kepada kami, ada sekian unit yang masuk dalam klarifikasi untuk melaju ke tahap berikutnya,” ujarnya.
Untuk membangun PSEL ini, Hanif menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare yang telah melalui kajian mendalam dan nantinya akan dilanjutkan dengan kajian detail.
Ia berharap, dengan kesiapan yang matang, PSEL ini dapat segera terwujud. Sebab, saat ini timbulan sampah di wilayah Bogor Raya mencapai 4.000 ton per hari.
“Jadi ini harus kita selesaikan bersama-sama dengan target secepatnya. Kegiatan akan dimulai dengan groundbreaking yang diharapkan dilakukan oleh Danantara pada awal tahun 2026. Infonya Februari, namun untuk bisa beroperasi penuh masih membutuhkan waktu sekitar dua tahun,” ujarnya.
Penanganan sampah di Indonesia, termasuk di Bogor, harus dilakukan secara serius karena sudah berada pada fase darurat, sehingga penanganannya harus diselesaikan secara bersama-sama.
Bogor yang berada di posisi hulu aliran Sungai Ciliwung dan Cisadane memiliki peran penting dalam penanganan sampah yang akan berdampak pada wilayah hilir, yaitu Depok, Tangerang, hingga Jakarta.
“Jadi terima kasih atas kerja keras Wali Kota Bogor yang sangat serius, dan Pak Bupati yang juga memiliki peran sangat penting bagi kehidupan di Jakarta dan sekitarnya,” katanya.
Sebelumnya, Danantara telah melakukan verifikasi kesiapan rencana pembangunan PSEL WTE kepada Pemkot Bogor terkait keabsahan data, kelengkapan administrasi pertanahan, serta perizinan, termasuk hasil feasibility study yang telah dilakukan Kota Bogor dalam menangani persampahan di TPA Galuga.
Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bahwa dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Danantara, ia melihat adanya sinyal keinginan percepatan koordinasi.
“Jadi keinginan dari Danantara adalah tidak adanya ekses dari rencana yang menurut saya sudah cukup baik ini. Itu yang ditekankan, supaya nanti pada saat pembangunan dan groundbreaking dilakukan, sudah tidak ada lagi isu,” ujarnya.
Selain itu, Pemkot dan Pemkab Bogor juga akan bersama-sama melakukan pendataan masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung untuk nantinya dapat diberdayakan, dengan terlebih dahulu melakukan studi terkait turunan dari hasil sisa pembakaran sampah.
“Misalnya untuk batako, pupuk, dan lain-lain, itu juga ingin diberdayakan. Tapi ini harus dikunci, karena kita tidak ingin akibat adanya proyek ini justru jumlahnya meningkat. Jadi yang sudah ada saja didata, kemudian dicarikan jalan keluar dan solusi terbaik,” ucapnya. (***)
