SAROLANGUN - Tragedi tewasnya delapan penambang emas tanpa izin (PETI) di Desa Temenggung, Kecamatan Limun, memicu gelombang kritik pedas terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Ketua Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GEMSAR), Lahul Harisandi, secara terbuka menyalahkan Pemkab atas hilangnya nyawa para pekerja tambang tersebut.
Menurut Lahul, masyarakat terpaksa masuk ke lubang maut karena tidak adanya alternatif lapangan kerja yang layak dan kegagalan program pemberdayaan ekonomi daerah. (22/01/2026).
Lahul Harisandi menegaskan bahwa menyalahkan curah hujan atau kelalaian pekerja adalah cara mudah bagi pemerintah untuk lepas tangan.
Pemkab dinilai gagal menciptakan sektor ekonomi baru yang aman, sehingga warga Dusun Mengkadai dan sekitarnya merasa PETI adalah satu-satunya cara cepat untuk memberi makan keluarga.
Masyarakat bertaruh nyawa di lubang galian karena urusan perut. Jika Pemkab benar-benar hadir melalui program pertanian, perkebunan, atau UMKM yang nyata, rakyat tidak akan memilih pekerjaan yang risikonya nyawa," tegas Lahul.
Lahul mempertanyakan ke mana arah kebijakan anggaran Pemkab yang seharusnya bisa mendiversifikasi ekonomi lokal agar masyarakat tidak ketergantungan pada aktivitas ilegal.
Pernyataan Keras Ketua GEMSAR
Dalam rilisnya, Lahul menekankan bahwa peristiwa ini adalah cermin kemiskinan sistematis di Kabupaten Sarolangun.
GEMSAR Jambi mendesak Bupati Sarolangun untuk segera:
1. Mengevaluasi total program pemberdayaan ekonomi di wilayah rawan PETI.
2. Menciptakan zona ekonomi kreatif atau revitalisasi sektor pertanian sebagai substitusi mata pencaharian warga.
3. Bertanggung jawab secara moral atas kemiskinan yang memaksa warga melakukan aktivitas ilegal berisiko tinggi.
